Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck

Keywords: Perlindungan Hukum, Situs Bawah Air Leato, Japanese Cargo Wreck

Abstract

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Gorontalo memiliki potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan guna menambah pendapatan asli daerah. Namun, eksploitasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck  melalui wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa regulasi dan sistem manajemen pengelolaan yang baik akan berdampak pada degradasi kualitas objek wisata bahari mengingat objek situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck merupakan peninggalan purbakala yang kondisinya sangat rentan. Penelitian ini fokus pada masalah urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum wisata minat khusus scuba diving dan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Tujuan penelitian guna mengkaji urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum wisata minat khusus scuba diving dan mendeskripsikan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Hasil penelitian, faktanya hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur proses penyelaman di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Mengingat posisi situs yang memiliki nilai historis, pendidikan maupun budaya pada satu sisi dan nilai ekonomis disisi lainnya maka harus dibijaki dengan baik melalui langkah hukum yang progresif yakni menghadirkan regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dalam rangka menyikapi pesatnya pertumbuhan industri selam beserta potensi. Model regulasi hukum prosedur penyelaman rekreasi di lokasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck sebagai sebuah proses pembangunan hukum yang ditujukan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif khususnya terkait kesinambungan pemanfaatan situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck dibidang wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa mengenyampingkan pelestariannya dan juga status hukumnya sebagai kawasan konservasi maritim. Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional yang dapat dijadikan landasan formulasi regulasi dan salah satunya yakni regulasi jalur penyelaman di U.S.A.T. Liberty di Tulamben, Provinsi Bali

Author Biography

Jufryanto Puluhulawa, Universitas Negeri Gorontalo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

References

A. Buku
Ali, A. Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
B. Artikel Jurnal
Aksa, L. M. “Peningkatan Manfaat dan Nilai Tambah Peninggalan Bawah Air di Kabupaten Belitung.” Varuna Jurnal Arkeologi Bawah Air, 1, 2007.
Amrunsyah. “Impian Yang Terabaikan (Implementasi Dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia).” Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, 4(2), 2019.
Ardiwidjaja, R. “Pelestarian Tinggalan Budaya Air : Pemanfaatan Kapal Karam Sebagai Daya Tarik Wisata Selam.” Amerta : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, 35(2), 2017.
Eko Julianto S & Sulaiman. “Aplikasi Sistem Perlindungan Katodik Pada Kapal Tenggelam Sebagai Benda Cagar Budaya.” Teknis, 10(1), 2015.
Firmanda, H. “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Maslahah.” Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 2014.
Fitriana, M. K. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara.” Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2), 2018.
Mukhidin. “Hukum Progresif Sebagai Solusi Yang Mensejahterakan Rakyat.” Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(3), 2014.
Nasir, G. A. “Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat.” Jurnal Hukum Replik, 5(2), 2017.
Nola, L. F. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia.” Negara Hukum, 7(1), 2016.
Nugroho, W. “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 2017.
Ridwansyah, M. “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh.” Jurnal Konstitusi, 13(2), 2016.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Bouty, A. A. Pemetaan Potensi dan Pengembangan Prototipe Sistem Informasi Pariwisata Bawah Laut Di Kota Gorontalo. Penelitian Berorientasi Pengembangan Produk, 1. 2015
Ridwan, N. N. Kajian Sumberdaya dan Kerentanan Potensi Kawasan Konservasi Maritim Situs Kapal Tenggelam di Provinsi Gorontalo. Padang: Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014
D. Internet
Apriyono, A. (2016). 8 Negara yang Maju dan Berkembang dari Sektor Pariwisata. Diambil kembali dari Liputan6.com: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2597796/8-negara-yang-maju-dan-berkembang-dari-sektor-pariwisata. Diakses 6 September 2020
Asyraf, M. (2019). Wisata Selam Jadi Pemicu Pertumbuhan Wisman di Sulut Hingga 500%. Diambil kembali dari Detik Travel: https://travel.detik.com/travel-news/d-4564296/wisata-selam-jadi-pemicu-pertumbuhan-wisman-di-sulut-hingga-500. Diakses 20 September 2020
Dermawan, A. (2018). Pengelolaan Kapal Perang Tenggelam di Perairan Indonesia. Diambil kembali dari kkp.go.id: http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/HUMAS/Pengelolaan%20Kapal%20Perang%20Tenggelam.pdf. Diakses 8 September 2020
Ginting, R. (2019). Potensi Wisata Selam Menjadi Sumber Pendapatan Daerah. Diambil kembali dari Kawanua Inside: https://kawanuainside.com/potensi-wisata-selam-menjadi-sumber-pendapatan-daerah/. Diakses 21 September 2020
Kendy, K. (2019). Hore, Akhirnya Saya Punya Lisensi Diving. Dipetik 10 18, 2020, dari Komikendy.com: https://komikendy.com/hore-akhirnya-saya-punya-lisensi-diving/. Diakses 18 Oktober 2020
MRj, B. (2015). 10 Wisata Kapal Karam di Indonesia. Dipetik Oktober 14, 2020, dari Bukutahu: https://www.bukutahu.com/2015/10/10-wisata-kapal-karam-di-indonesia.html. Diakses 14 Oktober 2020
Rahadian, L. (2018). Kasus Penjarahan Bangkai Kapal Menuai Sorotan LSM Hingga DPR. Diambil kembali dari Tirto.Id: https://tirto.id/kasus-penjarahan-bangkai-kapal-menuai-sorotan-lsm-hingga-dpr-cDKK. Diakses 12 Oktober 2020
World Travel & Tourism Council. (2020). Economic Impact Reports. Diambil kembali dari World Travel & Tourism Council: https://wttc.org/Research/Economic-Impact. Diakses 29 Agustus 2020
E. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2025
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2038
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
F. Wawancara
Faiz. (2020, Juli 27). Status Situs Bawah Air Leato. (J. Puluhulawa, Pewawancara)
Indradi, K. (2020, Juli 24). Status Cagar Budaya Bawah Air Japanese Cargo Wreck. (J. Puluhulawa, Pewawancara)
Mince, T. (2020, Juli 11). Kondisi Pengunjung Situs Bawah Air Leato / Japanese Cargo Wreck. (J. Puluhulawa, Pewawancara)
Published
2020-12-07