TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DALAM KEADAAN PAILIT: Ahmad Fauzan Muslim

admin admin

doi:10.46257/jrh.v21i2.20

Authors

admin admin Universitas Islam Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.46257/jrh.v21i2.20

Keywords:

Responsibility, Management, Commanditaire Vennootschap, Bankrupt

Abstract

The one of capital source of Limited Partnership in operating its business is obtained from loan of banking and non banking institution with certain guarantee. If the loan cannot be returned at the fall due and have could to be billed, hence the Limited Partnership can be expressed bankrupt by decision of Commercial Justice. CV is declared bankrupt by the Commercial Court decision, which is legally responsible are complementary ally ally because this should have an obligation to settle all the debts. Allied commanditair responsible only to ally complementary to submit a number of income (article 19 paragraph (1) Commercial code). In other words, a limited partner is only responsible to communion and complementary ally responsible inside or outside the alliance. Debtors are declared bankrupt there is irresponsible to the detriment of creditors and complicate Curator. The purpose of this study’s to know the responsibility of the Guild board Commanditaire if declared bankrupt and to identify any obstacles faced by creditors if the board of the Guild Commanditaire abdicate responsibility in it. Conclusion : (a) Allied complementary (ally active) must account for the alliance came to his personal fortune, while property ally limited partnership (ally passive) inviolability, Where ally complementary greater than one, then the responsibilities involve allies complementary other responsibilities renteng up on private property. (b) The obstacles faced by creditors if the board is not responsible Commanditaire Guild.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

admin admin, Universitas Islam Jakarta

Jurnal Reformasi Hukum merupakan jurnal hukum yang terbit 1 tahun 2 kali, yaitu yang pertama januari-juni dan kedua juli-desember. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, dengan tujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan hasil kajian ilmiah dengan berbagai macam permasalahan yang aktual dalam bidang hukum, bagi kalangan dosen, peneliti, dan masyarakat. Jurnal Reformasi Hukum ini pernah terakreditasi Dikti, yaitu berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 02/DIKTI/KEP/2002 dan SK Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 55/DIKTI/KEP/2005.

References

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Jakarta: Djambatan, .2005.
IG. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha), Bekasi: Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005.
Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan: Pasca Sarjana, 2008.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 2005.
Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Bisnis Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
,Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
Hukumonline.com, 2009, Tanya Jawab Hukum Perusahaan/hukumonline.com; Cet.1, (Jakarta Visimedia, Jakarta)