Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif

  • Sebastian Sindarto Universitas Surabaya
Keywords: Tindak Pidana, Korupsi, Hukum Progresif

Abstract

Kasus Wisma Atlet Hambalang merupakan contoh kasus korupsi yang membawa dampak kerugian negara sampai ratusan milyar rupiah. Pertimbangan hukum pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 masih menitihberatkan pada pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik dengan peraturan terulis saja tidak bisa memberikan penyelesaian yang elok bagi pemulihan kerugian negara akibat kurangnya pemahaman penegak hukum akan pentingnya pendekatan progresif. Rumusan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pendekatan hukum progresif? dan apakah pertimbangan putusan hakim dalam kasus korupsi Hambalang telah mempertimbangkan pendekatan hukum progresif? Tujuan penelitian yaitu menganalisa peranan hukum progresif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pengambilan keputusan seorang hakim dengan pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP) dikaitkan dengan teori hukum progresif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil putusan pengadilan pada kasus korupsi masih bersifat positivistik dan berfokus pada penghukuman (retributif) kepada koruptor, sehingga hal ini membutuhkan langkah-langkah progresif dalam putusan hakim pada kasus korupsi, melalui pemahaman aparat penegak hukum yaitu hakim dalam memahami tindakan progresif yang restoratif terhadap kerugian yang diderita dari sisi keuangan negara. Kesimpulanya ialah pendekatan progresif dapat memberikan wajah baru pada penegakan hukum di Indonesia yang selama ini terpuruk dan melalui putusan hakim yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Kholiq. “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.15, No.2, April 2018.
Ambiro Puji Asmaroini. “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi”. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.1, No.2, 2017.
Antok Kurniawan. “Peran Rupbasan sebagai Lembaga Pengelolahan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi”. Reformasi Hukum. Vol.XXIV, No.1, Januari-Juni 2020.
Gunardi Endro. “Menyelisik Makna Intergritas dan Pertentangannya dengan korupsi”. Intergritas. Vol.3, No.1, Maret 2017.
Hwian Christianto. “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”. Mimbar Hukum. Vol.23, No.3, 2011.
Ismail M.Z. “Eksistensi Prinsip Good Governance dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Unizar Law Review. Vol.4, No.1, Juni 2021.
Josef.M.Monteiro. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”. Jurnal hukum Pro Justisia. Vol.25, April 2007.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
Mujahidin, A.M. “Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia”. Varia peradilan. Tahun XXII, No.257, April 2007.
Mukhidin. “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat”. Jurnal Pembahruan Hukum. Vol.I, No.3, 2014.
Nur Fitra Annisa. “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”. Lex et Societatis. Vol.V, No.3, 2017.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 perihal Tindak Pidana Korupsi Andi Alifian Mallarangeng.
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2010.
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Syamsudin. “Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya”. Mimbar Hukum. Vol.22, No.3, 2010.
Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu. “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Rechten. Vol.1, 2019.
AM.Rosseno Aji. “KPK akan Lantik 18 Pegawai, yang Sempat Tak Lolos TWK, Jadi ASN” (https://nasional.tempo.co/read/1496780/kpk-akan-lantik-18-pegawai-yang-sempat-tak-lolos-twk-jadi-asn), diakses 24 Agustus 2021.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi), diakses pada 01 Juli 2021.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “BPK Serahkan Audit Proyek Hambalang Ke DPR dan KPK” (https://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-audit-proyek-hambalang-ke-dpr-dan-kpk ), diakses pada 24 Mei 2021.
Teodosius Domina. “Daftar Terpidana Korupsi Hambalang Kian Panjang” (https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-terpidana-korupsi-hambalang-kian-panjang), diakses pada 24 Agustus 2021.
Utami Diah Kusumawati. “BPK: Kerugian Negara Proyek Hambalang 706 Miliar” (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330205132-12-120654/bpk-kerugian-negara-proyek-hambalang-rp706-miliar ), diakses pada 24 Mei 2021.
Published
2021-11-30