Tinjauan Tata Kelola dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Review of Monopoly Practices of State-Owned Enterprises in the Perspective of Business Competition Law
DOI:
https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.686Keywords:
SOEs, Economy, Monopoly, Business CompetitionAbstract
Penelitian bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan terkait dengan kewenangan monopoli oleh BUMN sebagai bagian integral dari proyeksi pembangunan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berfokus pada latar belakang, dasar hukum, implementasi, dan kelemahan dari praktik monopoli oleh BUMN, terutama dalam skema persaingan usaha. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan sektor- ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemberian kewenangan monopoli diorientasikan guna memperkuat kapabilitas BUMN untuk berkompetisi dan mendominasi sektor ekonomi yang penting, meningkatkan penerimaan negara, serta memberi surplus bagi pembangunan nasional. Kendati demikian, pelaksanaan monopoli oleh BUMN masih menemui sejumlah tantangan, diantaranya adalah kurang efektifnya manajemen BUMN yang menyebabkan kerugian dan keuntungan tidak maksimal, serta hambatan bagi perusahaan swasta untuk berkembang dan berkompetisi di Indoneisa. Monopoli yang dijalankan secara tidak efektif menyebabkan stagnasi atau degradasi penerimaan negara, serta membatasi jumlah investasi akibat tidak terdapat ruang kompetisi yang proporsional. Dengan demikian, formulasi perbaikan tata kelola BUMN dan pengaturan monopoli menjadi aspek fundamental guna perbaikan pengelolaan sumber-sumber ekonomi strategis di Indonesia.
Downloads
References
R. Saputra and S. O. Emovwodo, “Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law,” Journal of Human Rights, Culture and Legal System, vol. 2, no. 1, Apr. 2022, doi: https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21.
A. Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam,” Jurnal Konstitusi, vol. 12, no. 2, p. 401, May 2016, doi: https://doi.org/10.31078/jk12210.
Y. Arizona, “Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi,” Jurnal Konstitusi, vol. 8, no. 3, p. 257, May 2016, doi: https://doi.org/10.31078/jk833.
J. J. Pinori, “Keberadaan Privatisasi BUMN di Indonesia,” Lex Ex Societatis, vol. 3, no. 7, 2015, doi: https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9078.
A. Yanto, N. Azzahra, A. Gladisya, M. M. Zakirin, and M. S. Anawar, “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung,” Innovative : Journal of Social Science Research, vol. 3, no. 2, 2023.
A. Yanto, Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya. Yogyakarta: Megalitera, 2022.
A. Yanto, F. Salbilla, and R. C. Sitakar, “Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung,” Jurnal Interpretasi Hukum, vol. 4, no. 2, 2023, doi: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357.
F. Hikmah, A. Yanto, and K. Ariski, “Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia,” Jurnal Pendidikan dan Konseling, vol. 5, no. 2, 2023, doi: https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13503.
A. Yanto and F. Hikmah, Sapiens 3.0: Riwayat Evolusi, Revolusi, Hingga Replikasi Realitas. Yogyakarta: Megalitera, 2023.
R. Tektona, “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Persaingan Usaha, vol. 2, no. 1, pp. 43–54, Jul. 2022, doi: https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51.
P. S. Saleh, “Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan Kebijakan Monopoli Atau Demonopolisasi Bumn Indonesia,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, p. 1, Nov. 2020, doi: https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.184.
B. Imantaka, H. S. Yudha, J. J. Gilalo, and R. Y. A. Ilyanawati, “Imunitas Bumn Untuk Melakukan Monopoli,” Karimah Tauhid, vol. 2, no. 3, 2023.
K. Benuf and M. Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan, vol. 7, no. 1, pp. 20–33, 2020, doi: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
A. Hamzah, Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
A. Yanto, Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Yogyakarta: SEGAP Pustaka, 2021.
F. Fitri and S. J. Lesmana, “Indikasi Predatory Pricing Pada Praktek Flash Sale Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” Supremasi Hukum, vol. 17, no. 02, pp. 48–53, Jul. 2021, doi: https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1365.
A. Asmah, “Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016),” Kertha Wicaksana, vol. 15, no. 1, pp. 11–17, Jan. 2021, doi: https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2808.11-17.
M. Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial,” Jurnal Wawasan Yuridika, vol. 3, no. 1, p. 55, Mar. 2019, doi: https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217.
R. Robuwan and A. Yanto, Seluk Beluk Ilmu dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Yogyakarta: Megalitera, 2023.
A. Nur Hayati, “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 21, no. 1, p. 109, Feb. 2021, doi: https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122.
H. M. Ramadhani, E. Gultom, and Sudaryat, “Penggunaan Produk Goto Group dalam Rangkaian Operasi Marketplace Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Reformasi Hukum, vol. 26, no. 2, pp. 189–208, Dec. 2022, doi: https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.459.
A. D. Karina, “Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional,” Jurnal Dunia Hukum, vol. 3, no. 2, 2019, doi: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1360.
A. Redi and L. Marfungah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum, vol. 4, no. 2, pp. 473–506, Nov. 2021, doi: https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506.
A. Yanto and F. Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” Recht Studiosum, vol. 2, no. 2, 2023, doi: https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162.
M. M. Ginting and N. N. Sirait, “Pengecualian Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh Bumn Sesuai Pasal 51 Uu No.5 Tahun 1999,” Transperacy: Jurnal Hukum Ekonomi, vol. 2, no. 5, 1999.
M. A. Yusro, L. R. Sidabutar, L. D. Ticoalu, and R. S. Ariani, “Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia,” Journal of Judicial Review, vol. 23, no. 2, p. 217, Dec. 2021, doi: https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4394.
R. Aqmarina, “Monopoli Oleh Bumn Dalam Prespektif Asean Economic Community (AEC),” Spirit Pro Patria, vol. 4, no. 2, 2018, doi: https://doi.org/10.29138/spirit.v4i2.676.
A. K. Tihani, “Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam,” Citra Ekonomi, vol. 2, no. 1, 2021.
F. Heriansyah, “Kewenangan Badan Layanan Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara,” Reformasi Hukum, vol. XXI, no. 1, pp. 31–59, 2017, doi: https://doi.org/10.46257/jrh.v21i1.15.
Indonesian Corruption Watch, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021,” Indonesian Corruption Watch (ICW), 2022. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Korupsi BUMN 2016-2021a.pdf
