Transformasi Paradigma Dan Proses Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
DOI:
https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.95Keywords:
Transformasi, Paradigma, Proses, Pemerintahan Daerah, SPBEAbstract
Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan berbasis elektronik. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh pemerintah Daerah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan E-Government. Rumusan masalah bagaimana transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik ? Tujuan menganalisa transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik. Kegunaan dapat menambah wawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik. Metode penelitian yan digunakan yuridis normatif . Hasil melakukan transformasi paradigma dan proses pemerintahan dengan melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik. Kesimpulan penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan meskipun masih beragaman.
Downloads
References
Gil-Garcia, J. Ramon. Enacting Electronic Government Success: An Integrative Study of Government–wide Websites, Organizational Capabilities, and Institutions. New York: Springer. 2012
Loukis, Euripidis, Ann Macintosh, and Yannis Charalabidis. E-Participation in Souther Europe and The Balkans. New York: Routledge. 2013
Mahmood, Zaigham. E-Government Implementation and Practice in Developing Countries. UnitedStates: Information Science Reference. 2013
Margolis, Michael and Gerson Moreno-Riano, The Prospect of Internet Democracy. England: Ashgate Publishing Limited. 2013
Neta, Yulia. Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2. 2012
Saragih, Jopinus. G. Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance), Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319. 2012
Schalaeger, Jesper. E-Government in China:Technology, Power, and Local Government Reform. New York: Routledge. 2013
Shareef, Mahmud Akhter. Stakeholder Adoption of E-Government Services: Driving and Resisting Factors. New York: IGI Global Snippet. 2011
Shareef, Mahmud Akhter et.al. Transformational Government Through eGov Practice: Socioeconomic, Cultural, and Technological Issues. United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited. 2012
Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
Hetifah Sj. Inovasi Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government.
