Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik)

  • Rianda Dirkareshza Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarata
  • Andri Ardiantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
  • Roni Pradana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Keywords: Pelayanan Publik, Penafsiran Hukum, Makmur

Abstract

Secara filosofis kehadiran UU Pelayanan Publilk lahir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi bagi warga negara diantaranya bahwa negara hadir dalam rangka menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill). Sedangkan dari sisi sosiologis, UU Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang, jasa dan administrasi, menuju kehidupan yang sejahtera. Metolodologi yang digunakan dalam dalam penyusunan interpretasi hukum ini adalah menggunakan metodologi interpretasi teleologis dan interpretasi sistematik. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana UU Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur (walfare state), sehingga dibutuhkan sebuah penafsiran hukum. UU 25 Tahun 2009 ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian dilihat dari kebutuhan dan kehidupan warga negara. Berdasarkan hasil Analisa dapat diberikan saran bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus segera dilakukan perubahan atau bahkan penggantian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexy, R. (1989) A Theory of Legal Argumentations, The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford: Oxford University.
Denhardt, J & Denhardt, R. (1998) The new public service: serving, not steering. Edited by M. Sharpe. New York: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Economy, G. (2020) Indonesia: Public services index, theglobaleconomy.com. Available at: https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/public_services_index/ (Accessed: 23 January 2021).
Handaka, H. (2019) Tribun Home Nasional Internasional Regional Metropolitan Sains Pendidikan Home Nasional Pendidikan Kemendikbud: Sistem Zonasi Dapat Mencegah Anak Putus Sekolah Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemendikbud: Sistem Zonasi Dapat Menceg, tribunnews.com. Available at: https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/01/kemendikbud-sistem-zonasi-dapat-mencegah-anak-putus-sekolah (Accessed: 21 January 2021).
Manan, B. (2012) Dimensi – Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia. 1st edn. Edited by Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Osborne, S. P. et al. (2014) ‘Sustainable public service organisations: A public service-dominant approach’, Society and Economy, 36(3), pp. 313–338. doi: 10.1556/SocEc.36.2014.3.1.
Setyobudi, Y. F. (2009) ‘Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Tentang Pelayanan Publik’, Journal.Unrika.Ac.Id, (25), pp. 1–9. Available at: http://arsimurti.blog.ugm.ac.id/2013/01/18/pelayanan-prima-dalam-konteks-pelayanan-publik,.
Shemi, H. (2019) Angka Putus Sekolah di Indonesia yang Mengkhawatirkan, idntimes.com. Available at: https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/angka-putus-sekolah-di-indonesia-yang-mengkhawatirkan/3 (Accessed: 21 January 2021).
Wahidi, A. (2020) Maladministrasi Rumah Sakit, ombudsman.go.id. Available at: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-rumah-sakit (Accessed: 25 January 2021).
Published
2021-11-30